Tingkat inflasi di Indonesia saat ini berada dalam target 2,5±1%, termasuk di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), atau dikenal sebagai Balinusra. 

Pemerintah dan instansi terkait terus berupaya menjaga kestabilan ini, khususnya dalam sektor pangan, melalui upaya bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) tahun 2024.

Pada Jumat (8/11/2024), Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) menggelar Rapat Koordinasi TPIP-TPID di Nusa Dua, Bali, dengan mengusung tema “Memperkuat Sinergi Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Efisiensi Rantai Pasok guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Balinusra.” 

Pertemuan ini fokus pada dua langkah strategis untuk pengendalian inflasi pangan: peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyoroti pentingnya pengendalian inflasi pangan sebagai bagian dari program prioritas Kabinet Merah Putih.

“Terdapat dua program unggulan yang mendukung GNPIP, yaitu ketahanan pangan dan subsidi yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa melewati target inflasi pangan di Balinusra.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menggarisbawahi peran penting Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk memungkinkan intervensi pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga pangan. 

Menurutnya, penguatan data neraca pangan dan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengendali inflasi sangat krusial.

Kepala Grup Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, menyatakan bahwa survei menunjukkan bahwa responden di Balinusra merasakan efek positif dari GNPIP dalam mengendalikan inflasi pangan, dengan nilai likert tertinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan, variasi produktivitas antar daerah, serta tingginya Margin Pengangkutan dan Perdagangan (MPP) masih menjadi tantangan utama pengendalian inflasi di Balinusra.

Bank Indonesia juga mengusulkan pembangunan Pasar Induk di Provinsi Bali sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok. 

Selain itu, MoU ditandatangani antara petani lokal, penggilingan padi, Perumda pangan, dan industri perhotelan untuk memperkuat kerja sama dalam rantai pasok pangan. 

Bantuan sarana produksi, fasilitas pasca panen, dan dukungan irigasi diberikan kepada petani, peternak, dan nelayan di Bali, NTB, dan NTT.

Digitalisasi pemasaran produk dan peraturan hukum untuk mendukung produk lokal menjadi rekomendasi utama dalam rapat tersebut.

Pengawasan juga diperketat pada aspek persaingan usaha dan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan pasar.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjaga inflasi tetap terkendali, salah satunya melalui apresiasi bagi daerah yang mampu mempertahankan tata ruang wilayahnya. 

Menurutnya, faktor musiman juga mempengaruhi inflasi pangan, sehingga upaya pengendalian inflasi perlu mempertimbangkan berbagai variabel.

Rapat TPIP-TPID Wilayah Balinusra dihadiri oleh Kementerian dan Lembaga terkait, BPS, OJK, BULOG, TPID Provinsi Bali, NTB, NTT, TPID Kabupaten/Kota, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia, PHRI, Perumda di Bali, dan perwakilan kelompok tani. 

Melalui kolaborasi dan sinergi, pemerintah berharap produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan, dan rantai pasok pangan menjadi lebih efisien untuk menjaga stabilitas inflasi di Balinusra.