Penerapan PPKM Darurat di Bali beberapa waktu lalu ternyata sempat berdampak pada pelaku industri hotel dan Villa yang mendapat pembatalan menginap dari para wisatawan khususnya domestik.

Kondisi ini disebut memperburuk keadaan khususnya bagi perkembangan pariwisata di Bali. "Tentu, tetap memburuk karena Bali sudah memburuk 1,5 tahun apa boleh buat," ujar Ketua Bali Villa Association (BVA), Gede Ricky Sukarta saat dikonfirmasi belum lama ini di Badung.

"Banyak tamu domestik cancel menginap karena ketatnya penjagaan dan apalagi ada penyekatan yang menurut saya tidak efektif dan percuma. Ketika ada pengecekan di area penyekatan yang tidak kerja pun di cek detail, ini tidak efektif. Juga ditanya bukti vaksin sertifikat kita tunjukan, vaksin sertifkat kedua malah diminta vaksin 1 ada kasus demikian," katanya.

Penyekatan tersebut juga dinilai tidak memengaruhi penurunan kasus covid-19 di Bali. Ia mengusulkan agar perlu kajian akademis soal kebijakan tersebut.

"Penyekatan tersebut jadi beban psikis masyarakat sangat tidak baik mungkin juga beban bagi aparat juga," paparnya.

Dirinya berharap kepada Pemerintah, agar punya tanggung jawab moral untuk memastikan sistem pengadaan pangan minimal 6 bulan kedepan, memastikan semua mendapat bantuan sembako, PLN digratiskan, bensin digratiskan, pulsa digratiskan dalam sebulan.

Selanjutnya aparatur terkait harus sudah ada data yang melibatkan kalangan akademisi untuk melakukan penelitian cepat akurat transparan, akuntabel. 

"Belajar kerja keras dan kerja cerdas sehingga pas sikon kayak emergency begini. Kalangan birokrasi OPD terkait bisa membuktikan leadership-nya yang ulung mapan, sehingga rakyat bisa mekenyem. Kemudian mitigasi plan untuk pangan sembako minimal yang terjelek 6 bulan kedepan sudah ada di tangan pemerintah," usulnya.