Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggelar Rapat Koordinasi Kehumasan Nasional di Bali. 

Acara yang berlangsung pada Selasa (30/9) ini menjadi ajang diskusi penting bagi pranata humas dari seluruh Indonesia.

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyebarluaskan hasil-hasil transformasi Indonesia selama 10 tahun terakhir. 

Salah satu agenda utamanya adalah sosialisasi Peraturan Menteri Kominfo (PermenKominfo) Nomor 4 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Prabunindya Revta Revolusi, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan kualitas layanan publik. 

Menurutnya, transformasi ini memungkinkan masyarakat mengakses layanan digital seperti streaming dan e-government dengan lebih cepat, berkat pembangunan infrastruktur yang signifikan.

“Transformasi digital ini terwujud berkat pembangunan infrastruktur digital yang cepat dan transformatif. Ini adalah salah satu dari banyak pencapaian yang telah dilakukan pemerintah dalam satu dekade terakhir,” ungkap Prabu dalam sambutannya.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, satelit, dan jaringan internet yang meluas menjadi bukti nyata keberhasilan transformasi tersebut. 

Prabu menambahkan bahwa pembangunan ini mendukung pemerataan ekonomi yang tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, melainkan mencakup seluruh wilayah Indonesia.

Selain membahas kebijakan, acara ini juga menekankan pentingnya pengembangan kapasitas para pranata humas di era digital.

Hery Trianto, seorang praktisi media, menyampaikan pentingnya penggunaan data dalam menyusun konten yang dapat memaparkan capaian pemerintah secara efektif. 

Ia mencontohkan program seperti BPJS Kesehatan sebagai salah satu yang perlu disosialisasikan lebih luas melalui strategi komunikasi berbasis data.

Presthysa Lestari, Senior Manager Civic Strategic Partnership YouTube Indonesia, turut memberikan wawasan tentang pentingnya format konten visual, terutama video, untuk menarik perhatian publik. 

Ia mengusulkan penggunaan format wawancara, laporan mingguan, hingga siaran langsung sebagai cara yang efektif dalam menyampaikan narasi positif.

Direktur Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik, Hasyim Gautama, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan urusan komunikasi publik. 

Salah satu poin penting yang dibahas adalah sosialisasi kebijakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta peningkatan akses digital bagi penyandang disabilitas.

Indri Maria, Analisis Hukum Ahli Madya Aplikasi Informatika, menambahkan bahwa pengelolaan nama domain pemerintah daerah dan pelaksanaan e-Government menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas digital pemerintah di berbagai tingkat.