Pemkab Badung akan tetap berupaya menganggarkan program santunan di rancangan APBD tahun 2022.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan meski pihaknya sudah bersurat resmi kepada pemerintah pusat, namun hingga saat ini program santunan yang menjadi program andalan Pemkab Badung masih belum memiliki rumah di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Yang tidak ada rumahnya dalam sistem SIPD, sudah kami mohonkan ke Kemendagri, sudah bersurat resmi. Kami selalu berusaha biar bagaimana ini ada rumahnya (program santunan, red). Namun saat ini kami mengurangi dulu volume bepergian ke Jakarta karena situasi seperti ini,” ujarnya, Rabu (18/8).

Meski Badung cukup terdampak akibat pandemi covid-19, Bupati Giri Prasta menegaskan, beberapa program santunan untuk masyarakat akan tetap dijalankan. 

“Jangan diartikan KBS (program Krama Badung Sehat, red) tidak berfungsi. Cuma yang belum diatur saja dalam regulasi ini. Kita akan carikan jalan keluar. Tetap berjalan dan kami akan berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana kami bisa memberikan sebuah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada warga Badung,” jelasnya.

Adapun program santunan nanti akan tetap dimasukkan dalan rancangan APBD 2022. Meskipun saat itu belum tahu apakah bisa masuk sistem SIPD atau tidak.

“Tetap kita masukkan ke dalam rancangan APBD 2022. Tergantung nanti signal yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk rumah berkenaan dengan pos angggaran itu. Kita berupaya dan kita ingin ada rumah tentang hal ini. Sehingga dalam mengalokasikan anggaran ini kita tidak melanggar regulasi atau pun sistem,” tutupnya.