Pelaku pariwisata di bali menanggapi batalnya pembukaan pariwisata internasional di Bali yang direncanakan pada Juli 2021. Hal ini mengacu pada pernyataan Koordinator PPKM Mikro Darurat Jawa-Bali Jenderal TNI (Purn), Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan pers virtual beberapa waktu lalu.

Ketua Indonesia Food and Beverage Executive Assosiation (IFBEC) Bali, Ketut Darmayasa, Jumat, (2/7) di Badung menyampaikan, jika dilihat masyarakat Bali dan terutama tenaga pariwisata Bali sudah hampir 1,5 tahun ada potong gaji hampir 75%. Selain itu juga disamaratakan dibayar sesuai kehadiran dengan upah sangat minim dan bahkan ada yang hampir setahun tanpa gaji.

"Kalau PPKM Darurat diterapkan apakah ada bantuan real terjadap para pekerja yang OTG alias Orang Tanpa Gaji tersebut.Ia menuturkan masyarakat sudah sangat pro aktif mengikuti semua program pemerintah salah satunya telah banyak divaksin. Properti akomodasi juga telah banyak yang diverifikasi dan bahkan di audit CHSE, penerapan sistem pengendalian covid-19 juga dinilai sudah cukup bagus, dan sarana dan prasarana juga sudah memadai.

"Kita semua, lapisan masyarakat dan stakeholder pariwisata terus mendorong agar border di bulan Juli tetap dilaksanakan," jelasnya.Selain itu, ia meminta pemerintah agar kebijakan swab PCR untuk penumpang pesawat udara ke Bali dipertimbangkan lagi dan dikembalikan ke antigen, serta mendorong Pemerintah agar membuka penerbangan wisman esensial untuk perjalanan bisnis dan  visa diplomatik direct ke Bali, dan memperketat transportasi di pelabuhan.

Kemudian, Ketua Indonesian Chef Association (ICA) Badan Perwakilan Cabang (BPC) Badung, I Made Suarsa menjelaskan secara sederhana. Di satu sisi, menurutnya keputusan pemerintah sudah jelas adanya PPKM tersebut akan tetapi pemerintah harus menjelaskan kenapa Jawa dan Bali yang harus PPKM darurat dan di daerah lain tidak ada.

"Katanya satu Indonesia, dan setahu saya orang Bali itu taat sekali dengan aturan atau SE atau apalah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi ayolah fair kenapa hanya Jawa Bali aja yang darurat. Mohon kasi penjelasan," paparnya.

Ia mengingatkan masyarakat Bali juga punya batas kesabaran, apalagi tidak adanya pendapatan untuk biaya hidup dari pemerintah."Bantuan ke rakyat belum semua yang dapat, ayolah Pak mohon apakah PPKM atau PSBB atau apa bahasanya janganlah diperpanjang," harapnya.