Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menggarisbawahi pentingnya manajemen risiko dalam pembangunan infrastruktur sebagai upaya memperkuat ketahanan nasional.

Menko AHY menekankan urgensi dari Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MPRN) dalam menyokong keberlanjutan pembangunan.

Mengusung tema “Urgensi Pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,” forum ini bertujuan mendorong strategi mitigasi risiko yang terencana. 

Menko AHY, didampingi Deputi Rachmat Kaimuddin dan Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, mengatakan bahwa forum ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan infrastruktur yang kuat dan terukur.

Menurut Menko AHY, tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur nasional adalah mengatasi “trilema” yang melibatkan atensi, utilitas, dan keberlanjutan. 

"Pembangunan infrastruktur sering dihadapkan pada isu pengadaan lahan, integrasi data, pembiayaan, serta kualitas dan pemerataan pembangunan,” jelasnya di acara Accelerating National Development Risk Management Implementation Forum yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 

Ia menekankan bahwa perencanaan yang matang, peningkatan tata kelola pemerintah, dan penerapan MPRN sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal.

"Untuk menghindari kebocoran pembiayaan dan meningkatkan efisiensi, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan, serta kolaborasi antara pusat dan daerah harus dikawal dengan regulasi yang tepat," tegas Menko AHY.

Pada forum ini, Plt. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, turut menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur bersifat lintas sektoral dan memerlukan kolaborasi seluruh institusi terkait. 

Dengan menerapkan MPRN, institusi pemerintah maupun badan usaha diharapkan dapat menangani masalah sektoral yang sering kali menjadi hambatan utama dalam pembangunan nasional.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo; Sekretaris Utama BPKP, Ernadhi Sudarmanto; Anggota III BPK, Aksanul Khaq; Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra; serta pejabat pendamping lainnya.